BPJS PBI Tiba-Tiba Mati? Cukup Kriteria Ini untuk Aktivasi Lagi

Penonaktifan Peserta PBI JK: Fakta yang Perlu Diketahui

Baru-baru ini, isu tentang penonaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) beredar di media sosial. Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

BPJS Kesehatan merespons isu tersebut dengan memberikan penjelasan lengkap mengenai alasan dan mekanisme penonaktifan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penonaktifan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kebijakan resmi pemerintah. Tujuan utamanya adalah memastikan bantuan iuran diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penonaktifan peserta PBI JK didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Rizzky menyatakan bahwa jumlah total peserta PBI JK secara nasional tidak berkurang, karena peserta yang dinonaktifkan langsung digantikan oleh peserta baru.

Alasan Penonaktifan Peserta PBI JK

Pembaruan data peserta PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa bantuan iuran tepat sasaran. Berikut beberapa alasan utama penonaktifan:

• Pemutakhiran data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026
• Pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran
• Penggantian peserta lama dengan peserta baru tanpa mengurangi jumlah total peserta PBI JK secara nasional

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penonaktifan bukanlah tindakan permanen. Artinya, hak layanan kesehatan peserta tidak langsung hilang. Jika peserta memenuhi syarat tertentu, mereka tetap bisa mengaktifkan kembali kepesertaan JKN.

Siapa Saja yang Bisa Aktivasi Ulang BPJS PBI?

Peserta PBI JK yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Berikut kriteria yang harus dipenuhi:

• Peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026
• Peserta tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan
• Peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

Rizzky menjelaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi.

Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut. Dengan demikian, peserta dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN

Untuk memastikan status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta dapat melakukan pengecekan melalui berbagai kanal resmi. Beberapa cara yang tersedia antara lain:

• Menghubungi Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165
• Menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165
• Menggunakan Aplikasi Mobile JKN
• Mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat

Bagi peserta JKN yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, informasi dan bantuan juga bisa diperoleh melalui petugas BPJS SATU. Nama, foto, dan nomor kontak petugas BPJS SATU terpampang di ruang publik rumah sakit. Selain itu, rumah sakit juga menyediakan petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) untuk melayani kebutuhan informasi dan pengaduan pasien BPJS Kesehatan.

Imbauan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan JKN, meskipun dalam kondisi sehat. Rizzky menegaskan, jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, segera lakukan pengaktifan kembali.

“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ujar Rizzky.

Dengan adanya kebijakan ini, peserta JKN PBI diimbau tidak panik dan segera mengecek status kepesertaan masing-masing. Jika termasuk peserta yang dinonaktifkan dan memenuhi kriteria, proses aktivasi ulang tetap bisa dilakukan agar akses layanan kesehatan tidak terhambat saat dibutuhkan.