Xi Jinping Peringatkan Trump: Waspadai Pengiriman Senjata ke Taiwan

Peran Taiwan dalam Hubungan China-AS

Presiden China, Xi Jinping, menyebut isu Taiwan sebagai "isu terpenting" dalam hubungan antara China dan Amerika Serikat selama percakapan telepon dengan Presiden AS, Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, Xi memperingatkan Trump untuk berhati-hati dalam memasok senjata ke pulau tersebut. Ia menegaskan bahwa Beijing sangat menghargai hubungan dengan Washington dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan secara konstruktif.

Trump menggambarkan percakapan telepon pada hari Rabu itu sebagai "sangat baik" dan "panjang serta menyeluruh". Ia menulis di Truth Social bahwa hubungan dengan China, serta hubungan pribadinya dengan Presiden Xi, "sangat baik", dan keduanya menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan tersebut tetap stabil.

Selain membahas isu Taiwan, kedua pemimpin juga membahas perdagangan komoditas, situasi di Ukraina, dan rencana kunjungan Trump ke China pada bulan April yang sangat ia nantikan. Percakapan ini terjadi setelah serangkaian kunjungan pemimpin Barat ke China dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, dengan harapan memperbaiki hubungan dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Klaim China atas Taiwan

Xi menegaskan bahwa Taiwan adalah "wilayah China" dan Beijing "harus melindungi kedaulatan serta integritas wilayahnya". Ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus menangani masalah penjualan senjata ke Taiwan dengan hati-hati. "Sama seperti Amerika Serikat yang memiliki kekhawatiran, China pun demikian," kata Xi. Ia menambahkan bahwa jika kedua belah pihak bekerja ke arah yang sama dengan semangat kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, mereka pasti dapat menemukan cara untuk mengatasi kekhawatiran masing-masing.

China telah lama berjanji untuk "bersatu kembali" dengan Taiwan dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Amerika Serikat memiliki hubungan formal dengan Beijing, bukan Taiwan, tetapi tetap menjadi sekutu kuat Taiwan dan pemasok senjata terbesar bagi pulau itu.

Pada bulan Desember lalu, pemerintahan Trump mengumumkan penjualan senjata senilai sekitar $11 miliar (Rp185 triliun) ke Taiwan, termasuk peluncur roket canggih, howitzer swa-gerak, dan berbagai rudal. Beijing menanggapi bahwa langkah tersebut hanya akan "mempercepat dorongan menuju situasi berbahaya dan penuh kekerasan di Selat Taiwan".

Status Politik dan Sejarah Taiwan

Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan kepada wartawan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat tetap "kokoh" dan semua proyek kerja sama yang sedang berlangsung terus berlanjut. Di balik ketegangan ini, Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya harus kembali ke bawah kendali China. Sementara itu, banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian dari entitas terpisah, meskipun mayoritas mendukung mempertahankan status quo tanpa menyatakan kemerdekaan formal maupun bersatu dengan China.

Sejarah Taiwan menunjukkan akarnya dari suku-suku Austronesia yang diyakini berasal dari wilayah selatan China modern. Catatan sejarah China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi ke sana, fakta yang sering digunakan Beijing untuk mendukung klaim teritorialnya.

Setelah masa kolonial Belanda yang singkat, Taiwan dikelola oleh Dinasti Qing sebelum diserahkan kepada Jepang pasca-Perang Sino-Jepang Pertama. Usai Perang Dunia Kedua, Jepang menyerahkan pulau itu kepada Republik China (ROC), yang kemudian menjadi basis pemerintahan Chiang Kai-shek setelah kekalahan dalam perang saudara melawan Komunis pada 1949.

Tindakan Balasan China terhadap Jepang

Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri kembali melayangkan peringatan keras kepada Jepang agar menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan Taiwan. Beijing menegaskan bahwa Jepang tidak memiliki basis hukum maupun sejarah untuk mengintervensi wilayah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat China (RRC).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa sikap Jepang saat ini sangat kontradiktif. Di satu sisi Jepang mengaku patuh pada hukum, namun di sisi lain terus memprovokasi stabilitas regional.

"Baik dari perspektif sejarah maupun hukum, Jepang tidak berhak mencampuri urusan Taiwan. Jepang memikul tanggung jawab sejarah yang serius atas kejahatan tak terhitung selama masa kolonial 50 tahun di Taiwan," tegas Guo Jiakun.

Respons Atas Pernyataan PM Sanae Takaichi Peringatan ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam sebuah program TV nasional pada Senin (26/1). Takaichi menyebut bahwa aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat bisa runtuh jika Tokyo gagal merespons krisis di Taiwan, terutama jika pasukan AS diserang.

Meskipun Takaichi menekankan bahwa keterlibatan Jepang bersifat terbatas, sah secara hukum, dan fokus pada evakuasi warga serta pertahanan diri kolektif, Beijing menilai hal tersebut sebagai dalih untuk remiliterisasi.

Sanae Takaichi (64 tahun) PM Jepang. - (Kyodo)

"Pernyataan PM Takaichi mengungkap ambisi kelompok sayap kanan Jepang untuk memprovokasi permusuhan dan menantang tatanan internasional pasca-perang demi kepentingan persenjataan kembali (arm up)," tambah Guo.

Beijing mengingatkan Jepang pada serangkaian instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Kairo dan Proklamasi Potsdam. Dokumen-dokumen tersebut mewajibkan Jepang mengembalikan seluruh wilayah yang pernah direbut dari China dan tetap "dilucuti senjatanya sepenuhnya" guna mencegah munculnya industri perang baru.

Guo Jiakun juga menyoroti Konstitusi Pasifis Jepang yang secara ketat membatasi hak negara tersebut untuk berperang. Menurutnya, tindakan Jepang yang mengancam penggunaan kekuatan militer adalah pelanggaran terhadap fondasi politik hubungan kedua negara.

Eskalasi Ketegangan dan Tindakan Balasan

Hubungan China-Jepang terus memburuk pasca-pernyataan PM Takaichi pada 7 November 2025 yang menyebut konflik Taiwan sebagai ancaman bagi eksistensi Jepang. Sebagai bentuk balasan, China telah mengambil langkah-langkah drastis, antara lain:

1. Penangguhan kembali impor produk laut asal Jepang.
2. Pemutusan komunikasi pejabat tinggi antar-pemerintah.
3. Travel warning bagi warga China untuk tidak bepergian maupun belajar di Jepang.
4. Penghentian perilisan produk hiburan dan film asal Jepang di China.

Ketegangan ini bahkan telah merembet ke sektor militer. Pada 6 Desember lalu, dua jet tempur J-15 China dilaporkan melakukan tindakan provokatif dengan mengunci radar pada pesawat F-15 Jepang di wilayah tenggara Okinawa. Beijing menegaskan tidak akan ragu melakukan balasan lebih tegas jika Tokyo terbukti terlibat secara militer dalam urusan domestik China di Taiwan.